Jika pada artikel pertama Ius Cordis diperkenalkan sebagai gagasan, maka pada renungan kedua ini kita diajak masuk lebih dalam—ke ruang sunyi tempat hukum seharusnya berkaca. Sebab hukum yang tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri akan perlahan berubah menjadi alat kekuasaan, bukan penjaga keadilan.
Di titik inilah Ius Cordis berdiri, bukan sebagai perlawanan, melainkan sebagai pengingat.
HUKUM YANG TERLALU RAMAI, NAMUN KEHILANGAN MAKNA
Hukum Indonesia hari ini terlalu ramai dengan suara:
suara pasal, suara konferensi pers, suara palu sidang, suara opini.
Namun justru kehilangan satu suara paling penting: suara hati rakyat kecil.
Kita punya ribuan regulasi, tetapi masih kesulitan menemukan keadilan di warung, di kampung, di pengadilan kelas bawah. Hukum sibuk mengatur, namun lupa merawat.
Dalam refleksi kehidupan, yang terlalu penuh dengan ego akan kehilangan cahaya.
Begitu pula hukum: yang terlalu penuh dengan formalitas akan kehilangan ruhnya.
IUS CORDIS SEBAGAI “TAUBAT” HUKUM MODERN
Ius Cordis bukan revolusi berdarah, ia adalah taubat intelektual dan moral dari sistem hukum modern yang terlalu percaya bahwa kebenaran selalu bisa dikunci dalam pasal.
Ius Cordis mengajukan satu pertanyaan sederhana, namun menakutkan bagi kekuasaan:
“ Apakah putusan ini adil, atau hanya sah? “
Karena tidak semua yang sah itu adil, dan tidak semua yang adil berani diperjuangkan.
Dalam Ius Cordis, hakim, jaksa, polisi, advokat, bahkan pembuat undang-undang bukan sekadar aparatur, melainkan penjaga amanah keadilan Tuhan di bumi.
DEWI KEADILAN DAN CAHAYA DI BALIK PENUTUP MATA
Bayangkan Dewi Keadilan tidak lagi menutup mata sepenuhnya. Bukan untuk melihat siapa yang kuat,
tetapi untuk memastikan siapa yang paling terluka.
Timbangannya bukan hanya bukti hukum, tetapi juga beban moral akibat putusan.
Pedangnya bukan untuk menghukum yang lemah, melainkan untuk memotong rantai ketidakadilan struktural.
Inilah keadilan dalam perspektif Ius Cordis:
keadilan yang berani menyentuh nurani, meski harus menanggung risiko.
HUKUM SEBAGAI JALAN IBADAH SOSIAL
Dalam pandangan sufistik, segala amanah adalah ibadah.
Menegakkan hukum bukan pekerjaan teknis semata, melainkan ibadah sosial tingkat tinggi.
Setiap putusan keliru bukan hanya kesalahan administratif, tetapi dosa peradaban.
Ius Cordis mengingatkan:
tidak ada satu pun putusan hukum yang bebas nilai. Diamnya hakim terhadap ketidakadilan
adalah pilihan. Netralnya hukum terhadap penindasan adalah keberpihakan yang terselubung.
MENUJU NEGARA NURANI
Indonesia tidak kekurangan hukum. Indonesia kekurangan keberanian moral. Negara hukum sejati bukan negara yang paling banyak pasalnya, tetapi negara yang berani menjadikan keadilan sebagai kompas utama kebijakan.
Ius Cordis menawarkan arah itu:
hukum yang berpijak pada Pancasila, hidup dalam budaya Nusantara, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sejarah.
KETIKA HUKUM PULANG KE HATI
Pada akhirnya, hukum akan selalu diuji bukan oleh kecanggihan teorinya, tetapi oleh air mata yang ia hasilkan atau ia hapuskan.
Ius Cordis tidak menjanjikan dunia tanpa konflik, tetapi menawarkan satu hal yang mulai langka:
“kejujuran moral dalam menegakkan hukum”.
Jika hukum berani pulang ke hati, maka keadilan tidak lagi terasa jauh. Dan mungkin— hanya mungkin— Indonesia akan menemukan Kembali wajah hukumnya yang manusiawi, beradab, dan bermartabat.
Oleh:
Arfian Dikron Septiandri, S.Kom, MBA, SH, CCA, CCSA, CIISA, C.ED
Ketua Umum DPP Pasukan 08
Ketua Bahu Prabowo (Bantuan Hukum)
